HEADLINE

 Daftar Undang-undang


Di bawah ini adalah list Undang-undang mulai Tahun 1999 sampai 2016.
Untuk melakukan pencarian Undang-undang, silahkan ketik apapun kata kunci pencarian pada kotak Search: di bawah ini dan klik tombol biru:  Lihat untuk melakukan download file Undang-undang tersebut.

Nomor Tentang Lihat
PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  Lihat
UU No 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Th. 2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU  Lihat
UU No 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia  Lihat
UU No 41 Tahun 1999 Kehutanan  Lihat
UU No 40 Tahun 1999 Pers  Lihat
UU No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia  Lihat
UU No 36 Tahun 1999 Telekomunikasi  Lihat
UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Lihat
UU No 23 Tahun 1999 Bank Indonesia  Lihat
UU No 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi  Lihat
UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen  Lihat
UU No 31 Tahun 2000 (Penjelasan) Desain Industri (Penjelasan)  Lihat
UU No 31 Tahun 2000 Desain Industri  Lihat
UU No 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang  Lihat
UU No 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja/Serikat Buruh  Lihat
UU No 15 Tahun 2001 Merek  Lihat
UU No 32 Tahun 2002 Penyiaran  Lihat
UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak  Lihat
UU No 15 Tahun 2002 (Penjelasan) Tindak Pidana Pencucian Uang (Penjelasan)  Lihat
UU No 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang  Lihat
UU No 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak  Lihat
UU No 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara  Lihat
UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)  Lihat
UU No 20 Tahun 2003 (Status) Sistem Pendidikan Nasional (Status)  Lihat
UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional  Lihat
UU No 19 Tahun 2003 (Penjelasan) Badan Usaha Milik Negara (Penjelasan)  Lihat
UU No 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara  Lihat
UU No 18 Tahun 2003 (Penjelasan) Advokat (Penjelasan)  Lihat
UU No 18 Tahun 2003 Advokat  Lihat
UU No 17 Tahun 2003 Keuangan Negara  Lihat
UU No 13 Tahun 2003 (Status) Ketenagakerjaan (Status)  Lihat
UU No 13 Tahun 2003 (Penjelasan) Ketenagakerjaan (Penjelasan)  Lihat
UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan  Lihat
UU No 41 Tahun 2004 Wakaf  Lihat
UU No 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional  Lihat
UU No 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  Lihat
UU No 38 Tahun 2004 Jalan  Lihat
UU No 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  Lihat
UU No 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia  Lihat
UU No 31 Tahun 2004 Perikanan  Lihat
UU No 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris  Lihat
UU No 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran  Lihat
UU No 27 Tahun 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  Lihat
UU No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Lihat
UU No 28 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No 16 Th. 2001 tentang Yayasan  Lihat
UU No 18 Tahun 2004 Perkebunan  Lihat
UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia  Lihat
UU No 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  Lihat
UU No 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air  Lihat
UU No 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  Lihat
UU No 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen  Lihat
UU No 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional  Lihat
UU No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan  Lihat
UU No 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan  Lihat
UU No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban  Lihat
UU No 12 Tahun 2006 (Penjelasan) Kewarganegaraan Republik Indonesia (Penjelasan)  Lihat
UU No 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia  Lihat
UU No 1 Tahun 2006 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana  Lihat
UU No 43 Tahun 2007 Perpustakaan  Lihat
UU No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas  Lihat
UU No 30 Tahun 2007 Energi  Lihat
UU No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang  Lihat
UU No 25 Tahun 2007 Penanaman Modal  Lihat
UU No 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana  Lihat
UU No 23 Tahun 2007 Perkeretaapian  Lihat
UU No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  Lihat
UU No 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas UU No 7 Th. 1983 tentang Pajak Penghasilan  Lihat
UU No 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis  Lihat
UU No 44 Tahun 2008 Pornografi  Lihat
UU No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah  Lihat
UU No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  Lihat
UU No 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara  Lihat
UU No 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah  Lihat
UU No 17 Tahun 2008 Pelayaran  Lihat
UU No 15 Tahun 2008 Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)  Lihat
UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik  Lihat
UU No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik  Lihat
UU No 2 Tahun 2008 Partai Politik  Lihat
UU No 51 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  Lihat
UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama  Lihat
UU No 49 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No 2 Th. 1986 tentang Peradilan Umum  Lihat
UU No 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman  Lihat
UU No 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  Lihat
UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No 31 Th. 2004 tentang Perikanan  Lihat
UU No 44 Tahun 2009 Rumah Sakit  Lihat
UU No 43 Tahun 2009 Kearsipan  Lihat
UU No 38 Tahun 2009 Pos  Lihat
UU No 36 Tahun 2009 Kesehatan  Lihat
UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika  Lihat
UU No 33 Tahun 2009 Perfilman  Lihat
UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Lihat
UU No 31 Tahun 2009 Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika  Lihat
UU No 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan  Lihat
UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Lihat
UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik  Lihat
UU No 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan  Lihat
UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Lihat
UU No 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan  Lihat
UU No 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan  Lihat
UU No 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial  Lihat
UU No 10 Tahun 2009 Kepariwisataan  Lihat
UU No 9 Tahun 2009 Badan Hukum Pendidikan  Lihat
UU No 2 Tahun 2009 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  Lihat
UU No 1 Tahun 2009 Penerbangan  Lihat
UU No 13 Tahun 2010 Holtikultura  Lihat
UU No 12 Tahun 2010 Gerakan Pramuka  Lihat
UU No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya  Lihat
UU No 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Lihat
UU No 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Lihat
UU No 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat  Lihat
UU No 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan  Lihat
UU No 20 Tahun 2011 Rumah Susun  Lihat
UU No 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum  Lihat
UU No 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin  Lihat
UU No 7 Tahun 2011 Mata Uang  Lihat
UU No 6 Tahun 2011 Keimigrasian  Lihat
UU No 5 Tahun 2011 Akuntan Publik  Lihat
UU No 3 Tahun 2011 Transfer Dana  Lihat
UU No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No 2 Th. 2008 tentang Partai Politik  Lihat
UU No 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Pemukiman  Lihat
UU No 18 Tahun 2012 Pangan  Lihat
UU No 17 Tahun 2012 Perkoperasian  Lihat
UU No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak  Lihat
UU No 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial  Lihat
UU No 2 Tahun 2012 Pengadaan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  Lihat
UU Nomor 20 Tahun 2013 Pendidikan Kedokteran  Lihat
UU Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan  Lihat
UU Nomor 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  Lihat
UU No 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro  Lihat
UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan  Lihat
UU Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian  Lihat
UU Nomor 38 Tahun 2014 Keperawatan  Lihat
UU Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan  Lihat
UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak  Lihat
UU Nomor 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji  Lihat
UU Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal  Lihat
UU Nomor 32 Tahun 2014 Kelautan  Lihat
UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Th. 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  Lihat
UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta  Lihat
UU Nomor 20 Tahun 2014 Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian  Lihat
UU Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan  Lihat
UU Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian  Lihat
UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 30 Th. 2004 tentang Jabatan Notaris  Lihat
UU Nomor 14 Tahun 2015 APBN TA. 2016  Lihat
UU Nomor 1 Tahun 2016 Penjaminan  Lihat
UU Nomor 4 Tahun 2016 Tabungan Perumahan Rakyat  Lihat
UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam  Lihat
UU Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan  Lihat
UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak  Lihat
UU Nomor 13 Tahun 2016 Paten  Lihat